Oleh : Rano Rahman

Kategori miskin saat ini masih di maknai secara sempit, yaitu di nilai dari sisi ekonomi saja, padahal kemiskinan merupakan fenomena yang memiliki cakupan yang komplek.

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini bukan menghasilkan tahapan penyelesaian masalah tetapi justru melahirkan permasalahan baru. Strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan seringkali tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kesejahteraan warga negara tidak hanya untuk satu masa saja melainkan untuk waktu yang panjang, oleh karena itu strategi penanggulangan kemiskinan dengan biaya dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam dengan mengundang investor asing sebanyak mungkin harus segera di tata ulang, apabila tidak maka dampak dari seluruh kebijakan saat ini akan sangat menyulitkan pada waktu yang akan datang. Dampak tersebut dapat berupa bencana alam dan dampak sosial yang tidak pernah di rasakan mapun terpikirkan sebelumnya. Akhirnya biaya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar di gunakan untuk membiayai bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pendahulunya.

Strategi penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan saat ini adalah di mulai dengan menjaring kehendak rakyat, lebih menekankan pada pelayanan kebutuhan mendasar, berdasarkan pada kemandirian bangsa. Memperkuat civil society pada tingkat grass roots menjadi agenda penting untuk di lakukan secara terus-menerus. Lembaga non pemerintah menjadi aktor yang sangat penting. Pada saat yang bersamaan, penerapan prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum) dalam pengelolaan organisasi pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah. Dengan demikian pemiskinan struktural dapat di tanggulangi secara dini dan tepat.