TANGGAPAN HMI ATAS PELARANGAN JILBAB DI SMPN 4 SELAT KUALA KAPUAS

Pelarangan penggunaan jilbab  di SMPN 4 Selat Kuala Kapuas sangat di sayangkan terjadi,  apapun alasannya.  Pelarangan jilbab dengan alasan aturan sekolah hasil rapat dewan guru di balik pembenaran otonomi sekolah,  juga tidak dapat dibenarkan, bahkan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2 sudah di tegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau benar sikap tersebut hasil keputusan Rapat Dewan Sekolah SMP 4 Selat Kapuas, maka HMI menilai hasil keputusan Rapat Dewan Sekolah tersebut Cacat Hukum dan harus Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945.

Hal lain yang di sayangkan dari pelarangan jilbab ini adalah ketika hal ini terjadi di wilayah yang penduduknya mayoritas muslim, seharusnya pihak sekolah SMPN 4 Selat Kuala Kapuas mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan masalah sosiologis yang proporsional dan objektif. Lembaga pendidikan juga seharusnya menghargai  falsafah “Bhineka Tunggal Ika”.

Sebaliknya otonomi sekolah bukan merupakan tameng untuk membuat kebijakan yang tidak populis ini. Pihak sekolah SMPN 4 selat seharusnya melihat keluar pada kesempatan dan tempat lain yang berbeda.Misalnya saja kasus penolakan larangan pemakaian jilbab di jakarta yang sempat menghebohkan pada tahun 90an, larangan foto berjilbab di Universitas Palangka Raya Tahun 2002, hingga pada kasus pelarangan jilbab di RS. Medika center akhir tahun 2009. Pada kasus yang disebutkan terakhir bahkan KOMNASHAM juga ikut memperhatikan secara serius.

Untuk itu pihak SMPN 4 Selat  harus segera mencabut keputusan melarang siswinya menggunakan jilbab. Jika tidak maka HMI menilai pihak sekolah tidak memiliki itikad baik untuk bisa menghargai ajaran Agama yang di anut dan di yakini siswi dan keluarganya.

Kepada pimpinan pemerintah daerah HMI mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap pihak SMPN 4 Selat, harus ada sanksi yang tegas atas insiden ini. Apabila tidak ada sanksi maka akan memungkinkan muncul lagi keputusan-keputusan yang bertolak belakang dengan semangat saling menghargai agama lain.  Selain itu HMI juga menyerukan kepada masayakat luas untuk bersama-sama mengoreksi  bahkan menolak kebijakan- kebijakan yang tidak proporsional  serta  bertentangan dengan prinsip saling menghargai kehidupan beragama di level manapun.

Palangka Raya, 22 Juli 2010

PENGURUS

HMI CABANG PALANGKA RAYA

RAHMAD HANDOKO

SEKRETARIS UMUM

5 thoughts on “TANGGAPAN HMI ATAS PELARANGAN JILBAB DI SMPN 4 SELAT KUALA KAPUAS”

  1. sangat disayangkan,, sungguh tindakan melangar hak asasi. knapa kok guru agamanya diam-diam saja? ada apa gerangan….???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s