Hegemoni : Relevansi dan Kritik Partai Politik 2014

Oleh. CJIAH MARIO

Diterbitkan di harian Mega Post Palangka Raya Rabu, 9 Oktober 2013

Perilaku sebagian politikus di negeri ini semakin hari kian mencengangkan. Apalagi kalau yang terseret kasus korupsi itu adalah politikus juga wakil rakyat duduk di DPR/DPRD maupun DPD RI, tentu sangat menyakitkan sanubari publik. Sebab kasus tersebut telah menyobek kesadaran publik, bahwa para wakil rakyat sudah bukan orang-orang kepercayaan rakyat lagi. Melainkan mereka yang bekerja untuk meraih kepentingan pribadi, segala perbuatannya bukan untuk mewakili aspirasi publik.

Menjelang pemilu 2014 nantinya, tentu ini sudah menjadi harapan banyak masyarakat Indonesia, bahwa partai politik akan mampu memberi harapan baru bagi masa depan bangsa. Partai politik, yang sekalipun telah lama dalam kubangan pragmatis, paling tidak di 2014 menjadi etalase untuk membangun semangat melakukan perubahan yang tidak lain kebijakan yang lebih berpihak bagi masyarakat.

Namun harapan itu pupus ditengah kemelut yang melanda partai politik saat ini, karena partai sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, ia tidak lagi sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, sebagaimana tujuan awal partai di dirikan.

Partai sudah menjadi sebuah perkumpulan para “sardadu liar” yang mencari kekuasaan, dimana mereka adalah merupakan aliansi “bengis” yang sudah tidak lagi bisa diharapkan. Partai telah menyebabkan rakyat hidup dalam “pintalan-pintalan” harapan yang sulit untuk mereka pahami, partai telah menjadi perkumpulan orang-orang yang sedang menegakkan “ajaran kemunafikan”, partai telah menjadi penentang demokrasi yang paling sah, partai telah menjadi alat untuk menciptakan konflik komunal bagi perkumpulan sebagian para “predator” politik yang saling menerkam. Itulah partai, ia telah menjadi virus demoralisasi dalam sebuah sindikat demokrasi.

Jika memang partai politik masih merupakan jalan terbaik untuk menegakkan demokrasi, maka seharusnya partai-partai besar maupun kecil yang hadir dalam setiap perhelatan “akbar demokrasi” menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Menerut hemat penulis, dalam konteks inilah partai politik kita tidak bisa menempatkan diri pada posisi yang wajar. Mereka adalah anak kandung modernisasi, yang dengan modernisasi itu pula mereka berubah menjadi liberal.

Padahal, inilah saat yang tepat seharusnya bagi partai politik untuk mengubah diri, agar “citra diri dan partai” tidak selalu jelek dimata masyarakat. Perhelatan pemilu 2014 bukan hanya sekedar ajang perebutan kekuasaan antar partai, tetapi merupakan awal “peperangan” politik yang dahsyat bagi partai-partai yang ikut dalam kompetisi ini.

Hari ini yang terjadi, dengan munculnya “borok” para politisi korup. Hasil dari perwujudan demokrasi yang panjang. Pada akhirnya memecundangi gagasan mulia pembentukan Negara hukum untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Fenomena golput (tidak menggunakan hak pilih) dan kegagalan demokrasi untuk menuju perwujudan Negara kesejahteraan. Tidak dapat disematkan kesalahan pada terminologi demokrasi. Karena pada intinya demokrasi tetap baik. Tidak ada jalan yang lain dapat merepresentasi kepentingan rakyat itu. Kalau tidak ada demokrasi. Dan konsep Negara hukumlah yang membalut demokrasi itu. Sehingga proses demokrasi dapat berjalan secara proporsional. Demokrasi dan Negara hukum ibarat dua keping mata uang logam.

Agar demokrasi dan Negara hukum dapat berjalan beriringan. Bahkan saling merangkul “mesra”. Maka yang perlu dibenahi adalah kendaraan yang menggerakkan demokrasi itu. Kendaraan itu adalah partai politik.

Partai Politik-lah yang menjadi main stream demokrasi. Partai politik yang memiliki wewenang untuk mendorong kadernya, menjadi calon-calon wakil rakyat. Untuk Menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD) dan eksekutif (Presiden, Gubernur, Walikota/ Bupati). Hal ini secara implisit ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, “bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk memilih anggota partai politik, bakal calon anggota DPR, DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bakal calon Presiden dan wakil Presiden.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Partai Politik tersebut. Yang melakukan perekrutan terhadap pejabat-pejabat dalam lembaga Negara. Berarti partai politik merupakan akar utama dari bawah sebagai penentu berhasil tidaknya konsep demokrasi dan Negara hukum. Saatnya sekarang menggugat partai politik. Karena partai politik rupanya yang menyebabkan demokrasi dan Negara hukum tidak berjalan. Namun menggugat partai politiktidak berarti harus meniadakannya.

Di atas segalanya. Kita semua menginginkan tema sentral Negara hukum berjalan selayaknya. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Meskipun hak politik untuk memilih bukanlah kewajiban. Namun tanggung jawab Negara ini beserta para pemangku kebijakannya. Harus berani mengembalikan hak rakyat itu sehingga merasa wajib untuk menggunakan hak politiknya. Harus Berani menggugat partai politik dengan menciptakan kader-kader terbaik serta rekrutmen calon-calon yang akseptabel ke depannya.

Terpenting, fenomena ini harus diantisipasi agar tidak berimplikasi pada politik transaksional yang menjadi-jadi. Penulis yakin, partai politik masih menjadi aktor yang diperlukan dalam mengawal proses demokratisasi di Indonesia. Akan tetapi, sikap yang konsisten dan berani dari partai politik juga sangat dinantikan. Maka, mari menjadi pemilih yang kritis atas sikap dan kebijakan partai yang kita pilih.***

One thought on “Hegemoni : Relevansi dan Kritik Partai Politik 2014”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s