Bupati Kapuas Minta HMI Bermitra dengan Pemerintah


BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS – Dalam pelaksanaan Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kualakapuas di Gedung Gandang Garantung, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bersama dengan Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin menjadi saksiNYA, Senin (30/1/2017).

Berdasar pada Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor 283/KPTS/A/02/1438 itu melantik 14 orang pengurus baru HMI Cabang Kualakapuas dengan Ketua Umum Muhammad Mirza dan Sekretaris Umum Hamdi.

"Kami berharap agar HMI dapat terus bermitra baik dengan pemerintah serta berkomunikasi sebagaimana sebelumnya,"ungkap Ben. Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Irfan Ketua Umum HMI yang lama bersama seluruh jajaran yang sudah berkontribusi dengan baik serta membantu pemerintah daerah sehingga Kabupaten Kapuas dapat menjadi lebih baik.

HMI Soroti Lokasi Pameran Jadi Ajang Perjudian


PALANGKA RAYA – Lokasi pameran di komolek Temanggung Tilung Palangka Raya menjadi tempat arena perjudian. Hal ini diungkapkan ketua umum HMI Cabang Palangka Raya setelah melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian, selasa (24/1) kepada berita sampit.

Maraknya perjudian dadu gurak di lokasi pameran kota Palangka raya mendapat perhatian khusus dari ketua umum HMI cabang Palangka Raya Rahmat Fauzi.

Kepada Berita Sampit Rahmat Fauzi menyampaikan bahwa perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah kota dan provinsi serta aparat keamanan dalam menyikapi hal tersebut, tidak mungkin aparat belum mengetahui masalah ini, kita ketahui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pameran bukan tempat perjudian.

“Kami sudah mencoba berkoordinasi aparat keamanan, yaitu Polres Kota Palangka Raya, tujuannya dalam rangka menciptakan kota Palangka Raya yang nyaman, aman dan bebas dari tempat perjudian”

“Pemerintah kota Palangka Raya kurang tanggap dalam menyelesaikan kasus perjudian, khususnya judi dadu gurak dilokasi pameran” tegasnya.

(Dsz/beritasampit.co.id)

Sumber http://beritasampit.co.id/2017/01/24/hmi-soroti-lokasi-pameran-jadi-ajang-perjudian/#.WIctM6CyTqA

 

‘Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman’


Oleh: Malik Feri Kusuma

Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Hebatnya lagi, kader HMI bukan hanya berada dilingkar kekuasaan. Tapi juga bergerak dibarisan rakyat yang tertindas. Diantara ratusan nama yang saya tahu, Munir adalah salah satunya.

Sosok Munir juga diakui oleh Yusran Darmawan dalam tulisannya “Perlukah Memaki HMI.” Saya kutip lebih jauh apa yang dikatakan Yusran “Tak benar bahwa HMI hanya menjadi organisasi yang menopang kekuasaan. Banyak aktivis HMI yang memilih untuk setia dengan gerakan social, membangkitkan kesadaran kritis, serta bersama massa rakyat. Salah satu sosok yang bisa disebut disini adalah Munir (alm). Mantan Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya ini adalah pejuang keadilan yang menjadi monument bagi semua aktivis. Ia ditasbihkan sebagai sosok panutan, idola, serta menjadi contoh bagaimana dedikasi seorang intelektual untuk membela ketertindasan.”

Perjuangan Munir adalah manisfestasi dari perjuangan Islam yang ia pelajari. “Setelah saya pelajari, saya menemukan islam, mengakui bahwa dalam relasi social ada ketidakadilan. Ada yang menzalimi dan yang dizalimi. Islam harus memihak pada pihak yang dizalimi….Aku jadi bersemangat jadi aktivis, aku tetap di HMI, tetap jadi instruktur….” kata Munir.

Zalim merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT dan termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. Manusia yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surah Asy-Syura : 42 "Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih".

Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar senantiasa berbuat kebajikan, bersikap adil serta saling tolong menolong dengan sesama dan dengan tegas melarang kita untuk berbuat zalim. Dalam Sabda Beliau "Kalau kalian melihat orang zalim, dan tidak cepat bertindak, dikuatirkan Allah akan membagi rata siksa-Nya pada kalian semua”. (HR. Abu Dawud)

Zalim! Adalah kata kunci yang mendorong jiwa Munir untuk melawan kezaliman dan membela siapapun yang terzalimi. Dengan berani Munir berada di garda terdepan membela orang-orang yang terzalimi, mulai dari ujung barat hingga ke timur utara, bahkan melewati batas-batas territorial Nusantara.

Tetapi! Karena perjuangannya melawan kezaliman. Ia dizalimi. Nyawanya dipaksa cerai dari tubuhnya. Kedua anaknya yang masih kecil dipaksa menerima kenyataan menjalani hidup tanpa sosok Ayah.

Hari ini, 7 September 2016, 12 tahun Munir meninggal. Tapi pelakunya ibarat beberapa orang yang bersepakat kentut didalam kerumunan. Tercium baunya tapi tak tertangkap orangnya! Semua tutup hidung. Semua menghardik. Tapi cuma beberapa orang yang berani menunjuk hidung. Yang pada akhirnya Pollycarpus tertangkap, dihukum, lalu dibebaskan sebelum berakhir masa tahanan. Ironis! Lebih ironis lagi pelaku yang lain tidak tertangkap.

Tahun 2004, beberapa saat setelah Munir dibunuh. Presiden mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 111/2004 tentang Pembentukan TPF (Tim Pencari Fakta) untuk menginvestigasi kasus pembunuhan Munir. TPF sudah selesai bekerja dan memberikan laporan pada Presiden pada tahun 2005. Tugas Presiden selanjutnya adalah mengumumkan hasil temuan TPF dan proses hukum. Tapi kenapa Presiden tidak pernah mengumumkan hasil TPF?

Di Negara ini segala sesuatu harus ditagih. Minim inisiatif. Kurang proaktif. Amanah dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Pada akhirnya, keluarga Munir yang harus berkerja keras lagi untuk mengetahui hasil TPF. Dibantu oleh KontraS, LBH Jakarta, dll, pada Juni 2016-mengajukan permintaan informasi kepada Komisi Keterbukaan Informasi Publik, dan harus melalui proses sidang-itu pun belum tentu bisa diperoleh informasinya.

Jika informasi ini tidak dibuka! Dan apabila kasus ini tidak pernah diproses secara jujur dan semua yang terlibat tidak diproses hukum. Maka kezaliman itu menjadi berlipat ganda.

Dibalik pesimisme saya pada terangnya kasus pembunuhan Munir. Saya jadi teringat dengan kata "YAKUSA" (Yakin Usaha Sampai) yang menjadi ikon kader HMI. Saya terasa menjadi optimis, kalau kasus Munir yang merupakan mantan Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya-bisa terungkap terang. Terlebih lagi apabila kader-kader HMI dari berbabagai daerah, dan berbagai profesi secara serentak dan kontinyu mendesak Pemerintah. Saya paham betul bahwa kader HMI memiliki solidaritas dan soliditas yang sangat baik, termasuk dalam melawan kezaliman.

Semoga kasus pembunuhan Munir yang disebut sebagai "test of our history" oleh Presiden (mantan) SBY, bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi agar beban sejarah tidak akan terus dipikul oleh generasi selanjutnya.***‎

DEKLARASI MATARAM TEMU NASIONAL ALUMNI HMI


Berikut Rekomendasi Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik Daerah bertajuk Deklarasi Mataram, yang dibacakan oleh Prof Dr R. Siti Zuhro di Pendopo Bupati Lombok Tengah, pada Sabtu malam 3 September 2016

*DEKLARASI MATARAM TEMU NASIONAL ALUMNI HMI PEMANGKU JABATAN PUBLIK DAERAH “DARI KAHMI UNTUK INDONESIA”*

KAHMI adalah organisasi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang lahir di Indonesia dan dilahirkan untuk mempertahankan dan membangun kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, KAHMI senantiasa terpanggil untuk menjaga kelangsungan dan kemajuan NKRI sebagai negara yang terus membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Bahwa menurut KAHMI, kekuatan negara harus ditopang secara kuat oleh sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, kemajemukan yang di kelola dengan baik adalah suatu kekuatan.

Kedua, pembangunan demokrasi yang sehat, beradab, tidak sekadar dilaksanakan dalam mekanisme prosedural, tetapi harus demokrasi substantif yang mensejahterakan rakyat.

Ketiga, penegakan supremasi hukum (nomokrasi) harus mampu mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, pelanggaran, dan penyimpangan yang menyebabkan demokrasi liar dan anarkis.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KAHMI melalui “Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik Daerah” yang diselenggarakan di Mataram, tanggal 3 September 2016, menyampaikan sikap dan seruan sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara kepulauan yang penduduknya majemuk (multi kultural), yang dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan di antara sesama elemen bangsa perlu terus dihidupkan sehingga harmonisasi sosial dalam masyarakat dapat terbangun. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya benturan sosial maupun konflik yang bernuansa kekerasan yang mengancam integrasi nasional.

2. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia seharusnya tidak hanya menghasilkan partisipasi, tapi juga bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah harus mampu memunculkan klaster-klaster ekonomi baru (ekonomi kreatif) untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antar daerah, dan antar wilayah. Otonomi juga harus mampu menciptakan pola relasi pusat-daerah, antara pemda dan DPRD yang lebih sinergis, serta membuat keindonesiaan dan kewilayahan lebih seimbang untuk merawat NKRI agar integrasi bangsa tetap terjaga.

3. Pelaksanaan otonomi daerah mensyaratkan pembangunan yang akseleratif untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menyadari karakteristik, kekhasan, potensi dan nilai-nilai yang dimiliki daerah (local wisdom & social capital), maka uniformitas dalam penyelenggaraan pembangunan dapat dihindari.

4. Praktik tata kelola pemerintahan daerah perlu dibenahi dengan mengedepankan implementasi prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam setiap penggunaan anggaran, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan profesional. Selain itu, diperlukan peran penting masyarakat madani (external pressure) dalam mereformasi tata kelola pemerintahan. Untuk itu, keteladanan seorang pemimpin daerah sebagai role model sangat menentukan.

5. Kebhinekaan, kesatuan, demokrasi, otonomi daerah, dan reformasi birokrasi adalah fondasi penting untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkarakter, yang memiliki kualitas kepemimpinan yang berjiwa negarawan. Karena kecenderungan model pemimpin nasional ke depan akan muncul dari bawah / daerah.

Mataram, 3 September 2016

Tim Perumus:
1. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, MSc, MEng
2. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA
3. Ir. Subandriyo
4. Dr. Rosiady Sayuti, MSc
5. Drs. Manimbang Kahariyadi
6. Anwar Pua Geno, SH
7. Muhlis Tapi Tapi, SAg

BARISAN HIJAU HITAM

%d blogger menyukai ini: