‘Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman’


Oleh: Malik Feri Kusuma

Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Hebatnya lagi, kader HMI bukan hanya berada dilingkar kekuasaan. Tapi juga bergerak dibarisan rakyat yang tertindas. Diantara ratusan nama yang saya tahu, Munir adalah salah satunya.

Sosok Munir juga diakui oleh Yusran Darmawan dalam tulisannya “Perlukah Memaki HMI.” Saya kutip lebih jauh apa yang dikatakan Yusran “Tak benar bahwa HMI hanya menjadi organisasi yang menopang kekuasaan. Banyak aktivis HMI yang memilih untuk setia dengan gerakan social, membangkitkan kesadaran kritis, serta bersama massa rakyat. Salah satu sosok yang bisa disebut disini adalah Munir (alm). Mantan Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya ini adalah pejuang keadilan yang menjadi monument bagi semua aktivis. Ia ditasbihkan sebagai sosok panutan, idola, serta menjadi contoh bagaimana dedikasi seorang intelektual untuk membela ketertindasan.”

Perjuangan Munir adalah manisfestasi dari perjuangan Islam yang ia pelajari. “Setelah saya pelajari, saya menemukan islam, mengakui bahwa dalam relasi social ada ketidakadilan. Ada yang menzalimi dan yang dizalimi. Islam harus memihak pada pihak yang dizalimi….Aku jadi bersemangat jadi aktivis, aku tetap di HMI, tetap jadi instruktur….” kata Munir.

Zalim merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT dan termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. Manusia yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surah Asy-Syura : 42 "Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih".

Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar senantiasa berbuat kebajikan, bersikap adil serta saling tolong menolong dengan sesama dan dengan tegas melarang kita untuk berbuat zalim. Dalam Sabda Beliau "Kalau kalian melihat orang zalim, dan tidak cepat bertindak, dikuatirkan Allah akan membagi rata siksa-Nya pada kalian semua”. (HR. Abu Dawud)

Zalim! Adalah kata kunci yang mendorong jiwa Munir untuk melawan kezaliman dan membela siapapun yang terzalimi. Dengan berani Munir berada di garda terdepan membela orang-orang yang terzalimi, mulai dari ujung barat hingga ke timur utara, bahkan melewati batas-batas territorial Nusantara.

Tetapi! Karena perjuangannya melawan kezaliman. Ia dizalimi. Nyawanya dipaksa cerai dari tubuhnya. Kedua anaknya yang masih kecil dipaksa menerima kenyataan menjalani hidup tanpa sosok Ayah.

Hari ini, 7 September 2016, 12 tahun Munir meninggal. Tapi pelakunya ibarat beberapa orang yang bersepakat kentut didalam kerumunan. Tercium baunya tapi tak tertangkap orangnya! Semua tutup hidung. Semua menghardik. Tapi cuma beberapa orang yang berani menunjuk hidung. Yang pada akhirnya Pollycarpus tertangkap, dihukum, lalu dibebaskan sebelum berakhir masa tahanan. Ironis! Lebih ironis lagi pelaku yang lain tidak tertangkap.

Tahun 2004, beberapa saat setelah Munir dibunuh. Presiden mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 111/2004 tentang Pembentukan TPF (Tim Pencari Fakta) untuk menginvestigasi kasus pembunuhan Munir. TPF sudah selesai bekerja dan memberikan laporan pada Presiden pada tahun 2005. Tugas Presiden selanjutnya adalah mengumumkan hasil temuan TPF dan proses hukum. Tapi kenapa Presiden tidak pernah mengumumkan hasil TPF?

Di Negara ini segala sesuatu harus ditagih. Minim inisiatif. Kurang proaktif. Amanah dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Pada akhirnya, keluarga Munir yang harus berkerja keras lagi untuk mengetahui hasil TPF. Dibantu oleh KontraS, LBH Jakarta, dll, pada Juni 2016-mengajukan permintaan informasi kepada Komisi Keterbukaan Informasi Publik, dan harus melalui proses sidang-itu pun belum tentu bisa diperoleh informasinya.

Jika informasi ini tidak dibuka! Dan apabila kasus ini tidak pernah diproses secara jujur dan semua yang terlibat tidak diproses hukum. Maka kezaliman itu menjadi berlipat ganda.

Dibalik pesimisme saya pada terangnya kasus pembunuhan Munir. Saya jadi teringat dengan kata "YAKUSA" (Yakin Usaha Sampai) yang menjadi ikon kader HMI. Saya terasa menjadi optimis, kalau kasus Munir yang merupakan mantan Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya-bisa terungkap terang. Terlebih lagi apabila kader-kader HMI dari berbabagai daerah, dan berbagai profesi secara serentak dan kontinyu mendesak Pemerintah. Saya paham betul bahwa kader HMI memiliki solidaritas dan soliditas yang sangat baik, termasuk dalam melawan kezaliman.

Semoga kasus pembunuhan Munir yang disebut sebagai "test of our history" oleh Presiden (mantan) SBY, bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi agar beban sejarah tidak akan terus dipikul oleh generasi selanjutnya.***‎

DEKLARASI MATARAM TEMU NASIONAL ALUMNI HMI


Berikut Rekomendasi Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik Daerah bertajuk Deklarasi Mataram, yang dibacakan oleh Prof Dr R. Siti Zuhro di Pendopo Bupati Lombok Tengah, pada Sabtu malam 3 September 2016

*DEKLARASI MATARAM TEMU NASIONAL ALUMNI HMI PEMANGKU JABATAN PUBLIK DAERAH “DARI KAHMI UNTUK INDONESIA”*

KAHMI adalah organisasi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang lahir di Indonesia dan dilahirkan untuk mempertahankan dan membangun kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, KAHMI senantiasa terpanggil untuk menjaga kelangsungan dan kemajuan NKRI sebagai negara yang terus membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Bahwa menurut KAHMI, kekuatan negara harus ditopang secara kuat oleh sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, kemajemukan yang di kelola dengan baik adalah suatu kekuatan.

Kedua, pembangunan demokrasi yang sehat, beradab, tidak sekadar dilaksanakan dalam mekanisme prosedural, tetapi harus demokrasi substantif yang mensejahterakan rakyat.

Ketiga, penegakan supremasi hukum (nomokrasi) harus mampu mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, pelanggaran, dan penyimpangan yang menyebabkan demokrasi liar dan anarkis.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KAHMI melalui “Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik Daerah” yang diselenggarakan di Mataram, tanggal 3 September 2016, menyampaikan sikap dan seruan sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara kepulauan yang penduduknya majemuk (multi kultural), yang dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan di antara sesama elemen bangsa perlu terus dihidupkan sehingga harmonisasi sosial dalam masyarakat dapat terbangun. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya benturan sosial maupun konflik yang bernuansa kekerasan yang mengancam integrasi nasional.

2. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia seharusnya tidak hanya menghasilkan partisipasi, tapi juga bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah harus mampu memunculkan klaster-klaster ekonomi baru (ekonomi kreatif) untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antar daerah, dan antar wilayah. Otonomi juga harus mampu menciptakan pola relasi pusat-daerah, antara pemda dan DPRD yang lebih sinergis, serta membuat keindonesiaan dan kewilayahan lebih seimbang untuk merawat NKRI agar integrasi bangsa tetap terjaga.

3. Pelaksanaan otonomi daerah mensyaratkan pembangunan yang akseleratif untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menyadari karakteristik, kekhasan, potensi dan nilai-nilai yang dimiliki daerah (local wisdom & social capital), maka uniformitas dalam penyelenggaraan pembangunan dapat dihindari.

4. Praktik tata kelola pemerintahan daerah perlu dibenahi dengan mengedepankan implementasi prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam setiap penggunaan anggaran, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan profesional. Selain itu, diperlukan peran penting masyarakat madani (external pressure) dalam mereformasi tata kelola pemerintahan. Untuk itu, keteladanan seorang pemimpin daerah sebagai role model sangat menentukan.

5. Kebhinekaan, kesatuan, demokrasi, otonomi daerah, dan reformasi birokrasi adalah fondasi penting untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkarakter, yang memiliki kualitas kepemimpinan yang berjiwa negarawan. Karena kecenderungan model pemimpin nasional ke depan akan muncul dari bawah / daerah.

Mataram, 3 September 2016

Tim Perumus:
1. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, MSc, MEng
2. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA
3. Ir. Subandriyo
4. Dr. Rosiady Sayuti, MSc
5. Drs. Manimbang Kahariyadi
6. Anwar Pua Geno, SH
7. Muhlis Tapi Tapi, SAg

HMI Desak Tunggakan Gaji Karyawan RSUD Kasongan Dituntaskan


BORNEONEWS, Kasongan – HMI Komisariat Katingan mendesak Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan menyelesaikan masalah tunggakan gaji bagi 49 petugas rumah sakit, selama enam bulan dari Januari-Juni 2016. HMI menyayangkan gaji/insentif pegawai RSUD Mas Amsyar Kasongan itu, tertunggak sampai 6 bulan.

"Sampai-sampai puluhan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan, Senin (28/6/2016), menyambangi kantor DPRD Katingan. Ini sangat disayangkan, permasalahan pembayaran gaji pegawai yang belum dibayar hingga 6 bulan ini menjadi persoalan yang sangat tidak manusiawi," kata Ketua Umum HMI Komisariat Katingan, Maulana Kawit melalui rilisnya yang dikirim ke Borneonews, Jumat (1/7/2016).

Menurut Maulana Kawit, masalah itu seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, bagaimana petugas RSUD Mas Amsyar yang bekerja mulai pagi, siang hingga malam dan juga memiliki keluarga itu, tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya.

Untuk itu HMI berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini Direktur RSUD Kasongan, Noor Sianturi dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji bagi 49 pegawainya itu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah ini.

Mengenai permasalahan SK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dianggap menjadi dasar permasalahan status ke 49 pegawai RSUD ini, menurut Maulana Kawit, adalah permasalahan internal yang seharusnya cepat dibijaki. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Kampus II Kasongan itu, berharap masalahnya jangan sampai terus berlarut-larut.

"Bila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan, pimpinan rumah sakit lebih baik mengundurkan diri," tegasnya.

Pasalnya, menurut Ketua Umum HMI Komisariat Katingan, Maulana Kawit, kondisi itu merusak salah satu visi Bupati Katingan, yang berkomitmen menciptakan Katingan Sehat. Ia memperkirakan, permasalahan itu juga akan berimbas terhadap kinerja pegawai dalam melayani masyarakat yang berobat di RSUD Mas Amsyar Kasongan. (ABDUL GOFUR/N).

http://www.borneonews.co.id/berita/36000-hmi-desak-tunggakan-gaji-karyawan-rsud-kasongan-dituntaskan

BARISAN HIJAU HITAM

%d blogger menyukai ini: