POKOK-POKOK PIKIRAN MAJELIS NASIONAL KAHMI TENTANG MASALAH ROHINGYA


POKOK-POKOK PIKIRAN MAJELIS NASIONAL KAHMI TENTANG MASALAH ROHINGYA

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir di Gedung Kemlu Senin 11 September 2017

Kita menyaksikan dengan sangat prihatin bahwa situasi di Rakhine State, Myanmar yang menimpa Warga Muslim Rohingya dari hari ke hari semakin memburuk. Masalah yang timbul tidak hanya masalah politik, ekonomi, hukum dan keamanan tetapi sudah masuk pada aspekyang paling hakiki yaitu krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, sudah seyogyanya hal ini menjadi perhatian dan sekaligus tanggung jawab dari semua bangsa-bangsa di dunia.

Mencermati perkembangan tersebut, Majelis Nasional KAHMI menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Segera dilakukan penghentian sementara operasi militer dan tindakan kekerasan lainnya dari pihak manapun di Rakhine State serta memberikan akses secara memadai kepada lembaga-lembaga kemanusiaan atau negara lain untuk menyelamatkan warga Muslim Rohingya dari bahaya kelaparan, ketakutan, penyakit dan lain-lain.

2. Mendukung upaya-upaya diplomasi Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Luar Negeri dalam penanganan krisis di Rahkine State termasuk pembentukan Aliansi Kemanusian Indonesia untuk Myanmar.

3. Mendesak Pemerintah RI untuk mengambil inisiatif dalam kerangka ASEAN dan PBB dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan penyelesaian krisis Rohingya secara permanen.

4. Mengingat sampai saat ini etnis Rohingya tidak atau belum mendapat status kewarganegaraan berdasarkan Konstitusi Myanmar 1962, maka kami menyarankan upaya penyelesaian politik secara permanen melalui alternatif atau tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Mengembalikanetnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar melalui proses konstitusional sesuai dengan ketentuan konvensi internasional bahwa “setiap orang” berhak mendapat status kewarganegaraan. Dalam kaitan ini pengalaman Indonesia dapat dijadikan rujukan yakni ketika melakukan perubahan (amendemen) UUD 1945 pada periode 1999-2002. Melalui amendemen atas Pasal 26 UUD 1945 maka ditentukan bahwa semua orang yang lahir di Indonesia, tanpa ditanya asal usulnya dapat menjadi warga negara Indonesia selama yang bersangkutan atau keadaan menghendaki. Ketentuan demikian kemudian diatur secara lebih rinci di dalam UU RI No. 12 Tahun 2006.

b. Pemerintah RI bekerjasama dengan Pemerintah Myanmar hendaknya melakukan kajian kembali secara komprehensif dan didukung data-data ilmiah (termasuk uji DNA) terhadap sejarah Etnis Rohingya di Rakhine State yang mengakibatkan Etnis Rohingya sekarang ini tidak diakui sebagai penduduk yang berhak mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar sesuai konstitusi Negara Myanmar. Ini perlu dilakukan untuk menjernihkan status, apakah etnis Rohingya merupakan penduduk yang lama yang sudah turun temurun hidup di daerah tersebut ataukah merupakan pendatang baru yang melakukan eksodus secara ilegal setelah kemerdekaan Myanmar.

c. Mengusulkan agar Indonesia mengambil inisitif bersama negara-negara ASEAN untuk meneruskan kebijakan menampung sementara semua Pengungsi Rohingya di negara masing-masing sambil menunggu penyelesaian permanen status kewarganegaraan etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Pada saat yang sama Pemerintah Indonesia bersama ASEAN dan PBB mendesak Myanmar untuk menghentikan pengusiran warga Muslim Rohingya untuk menghindari terjadinya geombang pengungsi yang semakin hari semakin membesar.

Demikian Pokok-Pokok Pikiran dari Majelis Nasional KAHMI. Semoga krisis Rohingya segera mendapat solusi terbaik dan Allah swt memberikan rahmat dan petunjuknya dalam membimbing kita membantu warga Muslim Rohingya.

Billahitafiq Walhidayah

Jakarta, 20 Dzulhijah 1439 H/ 11 September 2017 M

MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh Mahfud MD, Koordinator Presidium;
Ir. Subandriyo, Sekretaris Jenderal

Iklan

Sejarah Perjalanan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI


Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) merupakan salah satu dokumen organisasi tertua yang digunakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sampai hari ini. Pertama kali disampaikan pada forum Kongres X HMI di Malang tahun 1969, NDP dimaksudkan sebagai teks rumusan pokok-pokok ajaran Islam dengan merujuk pada sumbernya yang utama, yaitu Al Quran dan Hadis. NDP menjadi semacam ijtihad pemikiran kaum muda muslim ketika itu, untuk menegaskan persepsi-persepsi mereka terhadap ajaran Islam.

HMI yang didirikan pada tahun 1947 oleh Lafran Pane dan kawan-kawannya memang berdiri diatas visi keislaman dan keindonesiaan yang unik. Tujuan awal didirikannya HMI adalah untuk mempertahankan Negara Indonesia dari agresi militer Belanda dan mengembangkan ajaran Islam. Visi ini meyakini bahwa Islam sebagai ajaran yang universal perlu ditafsirkan menurut konteks lokalitas ke-Indonesiaan dan kemodernan zaman. Sehingga bagi HMI, antara Islam dan konsep negara-bangsa Indonesia tidak terdapat pertentangan.

Islam sebagaimana dipahami HMI inilah yang kemudian termaktub sebagai asas HMI, Islam menjadi sumber motivasi, pembenaran dan ukuran bagi HMI dalam gerak perjuangan mencapai tujuannya.

Sejarah Perjalanan NDP

Orde lama merupakan satu masa yang riuh dengan perdebatan ideologi. Suatu kurun yang bukan saja menjadi apa yang disebut Soekarno sebagai ‘nation building’ namun juga semacam pencarian dan transaksi gagasan antar elit bangsa mengenai dasar dan alat perjuangan bangsa.

Walaupun Pancasila disepakati sebagai dasar negara tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, namun sebagai rahasia umum kita tahu bahwa umat Islam yang diwakili Masyumi dan terwakilkan dalam sosok Muhammad Natsir dalam sidang-sidang Konstituante bermaksud menjadikan Islam sebagai dasar negara, menggantikan Pancasila. Demikian pula kaum komunis melalui PKI yang secara perlahan mendapat simpati rakyat bawah, membuka jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai Soviet baru, demi mencapai cita-cita classless society yang diimpikan Marx seabad sebelumnya. Demikian ketika itu aroma persaingan ideologis begitu pekat, setiap kekuatan politik mencoba untuk menarik garis diametral antara satu dengan yang lain.

Kebutuhan terhadap sebuah buku saku panduan perjuangan seperti yang pernah dimiliki oleh kaum muda sosialis di Indonesia dirasa semakin mendesak. Jika kaum muda sosialis punya buku saku panduan ideologi, mengapa HMI tidak, begitu mungkin logika berpikir ketika itu. Dasar organisasi HMI -Islam- harus dijabarkan dalam sebuah doktrin perjuangan yang walaupun bersifat mendasar, normatif, namun dapat menjadi rujukan praktis bagi kader HMI.

Di penghujung tahun 1968, Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang ketika itu Ketua Umum PB HMI mememnuhi undangan untuk melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Usai kunjungan ke AS, ia sendiri kemudian melanjutkan kunjungannya lebih lama untuk mengelilingi Timur-tengah : Mesir, Turki, Irak, Suriah, Arab Saudi untuk menyaksikan bagaimana Islam dipraktekkan di tanah asalnya. Sayangnya, kesimpulan dari perjalanan Cak Nur adalah kekecewaan, betapa Islam diperlakukan secara kaku dalam rupa slogan-slogan loyalistik dan cenderung miskin solusi menghadapi problematika umatnya sendiri.

Demikian pula Indonesia kondisinya tidak lebih baik. Sebagai bangsa muslim terbesar di dunia namun paling terakhir ter-arabkan, umat muslim Indonesia belum menghayati betul ajaran Islam, dan malah terjerat dalam kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan : kemiskinan, kebodohan, kebencian antar kelompok, ketidakadilan dan intoleransi.

Dari kunjungan ke luar negeri dan perenungan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia inilah Cak Nur menggagas penyusunan NDI atau Nilai Dasar Islam. Gagasan NDI dalam bentuk kertas kerja kemudian dibawa Cak Nur menuju Kongres IX di Malang pada bulan Mei tahun 1969, yang lalu menghasilkan rekomendasi kongres bahwa draft NDI ini perlu dilakukan penyempurnaan, diserahkan kepada tiga orang: Cak Nur sendiri, Endang Saefudin Ansari dan Sakib Mahmud untuk melakukan penyempurnaan teks. Pada Kongres X di Palembang tahun 1971 teks tersebut kemudian disahkan dengan nama NDP, dan disosialisasikan ke cabang-cabang.

Penggunaan nama NDP sendiri diambil karena dirasa nama NDI dianggap terlalu klaim terhadap ajaran Islam, terlalu simplistis dan menyempitkan universalitas Islam itu sendiri. Sedangkan kata perjuangan diambil dari buku Sjahrir yang berjudul “Perjuangan Kita”.

Kemudian di pertengahan dekade 80’an pemerintah Orde Baru mengesahkan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Pancasila sebagai asas tunggal bagi setiap organisasi. Maka pilihannya hanya dua bagi HMI, mengganti asas atau bubar. Setelah diputuskan melalui Kongres XVI di padang pada tahun 1986, HMI mengubah asasnya menjadi pancasila dan menggeser Islam menjadi identitas HMI. Maka berubahlah nama NDP menjadi Nilai Identitas Kader (NIK) tanpa perubahan teks.

Dalam prosesnya setelah Orde Baru runtuh, pada Kongres XXII tahun 1999 di Jambi, Islam dikembalikan sebagai asas HMI dan NIK berubah kembali menjadi NDP. Pada saat kongres ini pula mulai muncul keinginan kuat untuk memulai langkah ke arah rekonstruksi NDP. langkah ini diinisiasi oleh Andito dan Dudi Iskandar dari Badko Jawa Bagian Barat yang secara khusus menawarkan format rekonstruksi mereka.

Rekonstruksi NDP dimaksudkan sebagai jawaban atas keluhan kader HMI bahwa NDP Cak Nur cenderung berat untuk dipahami sehingga di beberapa cabang tertentu muncul alur penyampaian NDP yang berbeda-beda semisal: Dialog Kebenaran di Makassar, Visi Merah Putih di sebagian Jabodetabek dan Revolusi Kesadaran di cabang Bandung.

Kongres XXII Jambi akhirnya merekomendasikan kepada PB HMI untuk melaksanakan lokakarya rekonstruksi NDP, yang terlaksana pada tahun 2001 di Graha Insan Cita Depok dibawah koordinasi Kholis Malik sebagai Ketua Bidang PA PB HMI. Lokakarya ini kemudian mengamanahkan kepada tim khusus PB HMI untuk menyusun draft NDP rekonstruksi berdasar draft yang diajukan Badko Jabar sebelumnya. Namun dalam perjalanannya menuju Kongres XXIII di Balikpapan tahun 2002, draft NDP rekonstruksi tak juga hadir.

Kemudian di Kongres XXIV di Jakarta tahun 2003 muncul kembali rekomendasi kongres untuk melaksanakan lokakarya NDP. PB HMI periode 2003-2005 kemudian menugaskan bidang PA PB HMI melalui ketua bidangnya Muhammad Anwar (Cak Konyak) untuk kemudian bekerjasama dengan Bakornas LPL PB HMI yang dipimpin Encep Hanif Ahmad untuk melaksanakan lokakarya NDP, dengan maksud melakukan pengayaan alur materi NDP sehingga lahir metodologi pemahaman NDP yang lebih mudah dicerna kader HMI.

Semangat rekonstruksi NDP yang menggebu dari cabang-cabang difasilitasi melalui lokakarya di Mataram yang mempertemukan draft-draft rekonstruksi NDP yang dibawa beberapa badko dan cabang yang menjadi undangan. Melalui berbagai dinamika forum lokakarya mengarah pada pembandingan draft tawaran HMI Cabang Makassar dengan NDP Cak Nur, sehingga melalui forum group discussion (FGD) dalam lokakarya tersebut terbentuk sebuah tim yang terdiri dari delapan orang peserta untuk mengawal draft tawaran HMI Cabang Makassar. Setelah lokakarya di Mataram, proses finalisasi teks dilakukan oleh tim 8 di Selong dan di HMI Cabang Makassar Timur. Draft inilah yang kemudian disahkan pada Kongres XXV di makassar pada tahun 2006 sebagai NDP HMI, atau lazim disebut sebagai NDP baru.

Namun setelah disahkan, NDP baru banyak mendapat kritik, baik terhadap teks maupun proses perumusan dan pengesahan di Kongres Makassar. Dalam Seminar/Lokakarya yang diadakan PB HMI bulan April 2009 terungkap bahwa NDP baru sesungguhnya bukan hasil rekonstruksi tim 8, melainkan narasi Arianto Achmad, seorang guru NDP di Cabang Makassar Timur, yang melalui proses tertentu sehingga dapat dijadikan draft final sehingga disahkan pada Kongres Makassar melalui mekanisme forum yang dipaksakan: voting.

Selain itu, kritik terhadap isi teks NDP baru juga disampaikan oleh banyak pihak, diantaranya Azhari Akmal Tarigan, Amrullah Yasin (mantan Tim 8) dan Kun Nurachadijat yang mensinyalir NDP baru ‘berbau’ mazhab Syiah, dengan kualitas yang ‘tidak lebih baik’ dari NDP Cak Nur, selain juga kemudian banyak cabang yang tidak mau menggunakan NDP baru dan cenderung memilih NDP Cak Nur, yang notabene ketika itu adalah tindakan inkonstitusional.

Berbagai realitas -kecacatan NDP baru- inilah sehingga melahirkan keputusan PB HMI periode 2008-2010 dan lalu diperkuat melalui Kongres XXVII di depok tahun 2010 untuk mengembalikan NDP Cak Nur sebagai NDP HMI.

NDP Bagi HMI

Jika mencermati maksud awalnya sebagai penjabaran ajaran Islam, maka tolak ukur NDP tak jauh dari nilai-nilai pokok ajaran Islam yang termaktub dalam Al Quran dan hadits, yang kemudian nilai-nilai tersebut dapat menjadi rujukan lahirnya teori sosial yang mewujud dalam gerak perjuangan HMI.

Jika tolak ukur ini disepakati, maka NDP hanya akan berbicara tentang hal mendasar dalam Islam: tauhid dan kemerdekaan, ikhtiar dan takdir, keadilan sosial dan ekonomi, dan peradaban berdasarkan pengetahuan. NDP tentu tak akan sempat membahas secara mendalam mengenai masalah teknis ritual keagamaan semacam shalat, puasa dll. karena cenderung akan terjebak dalam khilafiyah furuiyyah fiqh.

Nilai tauhid dalam NDP misalnya, dapat diterjemahkan dalam bentuk independensi HMI, kemerdekaan atau ketidaktundukan HMI terhadap apapun selain kepada nilai kebenaran. Sehingga kebenaran menjadi satu-satunya ukuran bagi asal dan tujuan perjuangan kader HMI. Yang lain misalnya, nilai keadilan sosial yang termaktub dalam NDP yang menjadi rujukan bagi HMI untuk melakukan perubahan sosial, menjadi idea of progress menghadapi kejumudan dan kondisi keumatan yang timpang.

Demikian sehingga dalam fungsi idealnya NDP adalah sumber rujukan nilai kepercayaan, panduan mencapai tujuan perjuangan, dan tuntunan untuk selalu melakukan perubahan. Dan inti NDP kemudian menjadi sederhana: Beriman, berilmu dan beramal.

Kader-kader HMI seharusnya tidak pernah puas terhadap apapun miliknya, selama menyadari bahwa tak ada yang sempurna dan selesai dalam proses pendekatan kebenaran, sehingga kepuasan dengan sendirinya berarti kejumudan, kehilangan jiwa ‘Islam’ itu sendiri. Wallahu a’lam.

Panglima TNI : HMI Ikut Serta Pertahankan Pancasila


PUSPEN TNI (21/7). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir pada tanggal 5 Februari 1947 sebagai organisasi kader kaum intelektual muslim, ikut berjuang dalam peristiwa Agresi Belanda tahun 1947, membubarkan PKI di Madiun, Menggagalkan G-30 S PKI tahun 1965 untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila.

Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan ceramah pada acara Halal Bi Halal Kahmi di Aula Sakinah Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Panglima TNI mengungkapkan bahwa betapa dekatnya HMI dengan TNI terutama sekitar tahun 1965 dalam mempertahankan ideologi Pancasila, sehingga PKI sangat membenci dan menuntut pembubaran HMI. "PKI beranggapan dengan membubarkan HMI akan memuluskan usahanya melakukan kudeta dan merubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi Komunis," ujarnya.

"Jenderal TNI Nasution dan Jenderal Ahmad Yani menjadi tokoh utama yang menghalangi ketika gencarnya PKI menuntut pembubaran HMI. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Ahmad Yani mengatakan apabila membubarkan HMI, langkahi dulu mayat saya," ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pada kesempatan tersebut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa, sehari sebelum G-30 S PKI dilancarkan pada tanggal 29 September 1965, Ketua PKI DN Aidit di Istora Senayan Jakarta masih menuntut untuk pembubaran HMI. Dia mengatakan kader Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) lebih baik pakai sarung saja kalau tidak bisa membubarkan HMI.CGMI adalah sebuah organisasi mahasiswa di Indonesia didirikan pada tahun 1956 underbow Partai Komunis Indonesia.

Diakhir ceramahnya, Panglima TNI mengungkapkan bahwa HMI merupakan salah satu komponen generasi muda intelektual yang ikut aktif menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dan mempertahankan ideologi Pancasila. "Walaupun Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa, agama, bahasa dan ras, namun tetap satu karena ada Pancasila yang selalu dijaga oleh HMI bersama komponen bangsa lainnya," pungkasnya.

Sumber: http://tni.mil.id/view-116164-panglima-tni-hmi-ikut-serta-pertahankan-pancasila.html

Bupati Kapuas Minta HMI Bermitra dengan Pemerintah


BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS – Dalam pelaksanaan Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kualakapuas di Gedung Gandang Garantung, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bersama dengan Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin menjadi saksiNYA, Senin (30/1/2017).

Berdasar pada Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor 283/KPTS/A/02/1438 itu melantik 14 orang pengurus baru HMI Cabang Kualakapuas dengan Ketua Umum Muhammad Mirza dan Sekretaris Umum Hamdi.

"Kami berharap agar HMI dapat terus bermitra baik dengan pemerintah serta berkomunikasi sebagaimana sebelumnya,"ungkap Ben. Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Irfan Ketua Umum HMI yang lama bersama seluruh jajaran yang sudah berkontribusi dengan baik serta membantu pemerintah daerah sehingga Kabupaten Kapuas dapat menjadi lebih baik.

BARISAN HIJAU HITAM

%d blogger menyukai ini: